_TNI Perlu Dilakukan_

JAKARTA(SI) – Peningkatan gaji dan tunjangan kesejahteraan dalam bentuk remunerasi bagi prajurit TNI perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan,kebijakan remunerasi tersebut merupakan tanggung jawab negara yang harus diberikan kepada prajurit TNI.Menurut dia, pemberian remunerasi untuk mewujudkan tentara yang profesional. “Tentara profesional dijamin kesejahteraannya agar fokus menjalankan tugas dan tidak terbebani dengan penghasilan yang minim,” ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut dia, DPR melihat saat ini negara memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui kebijakan remunerasi. Dengan kebijakan itu,nantinya tidak ada alasan bagi prajurit TNI melakukan kegiatan-kegiatan di luar peran,tugas,dan fungsinya sebagai alat pertahanan. Dia mencontohkan aktivitas bisnis yang mereka lakukan.

Seperti diketahui, UU No 34/2004 tentang TNI juga mengamanatkan agar setiap prajurit TNI memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari APBN. Hasanuddin memaparkan,berbeda dengan remunerasi kinerja yang berbasis penghasilan seperti di Kementerian Keuangan, untuk prajurit TNI didasarkan atas pengabdian menjaga pertahanan untuk keutuhan wilayah. Sebagai contoh remunerasi akan diberikan bagi prajurit TNI yang bertugas di pulau- pulau terluar, wilayah perbatasan atau daerah yang terisolasi. “Atau kepada prajurit TNI yang bertugas di daerah yang rawan menimbulkan ancaman bagi nyawa prajurit,”ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrat Yahya Sacawiria.Yahya mengatakan, remunerasi tersebut perlu dijalankan mengingat minimnya gaji prajurit TNI jika dibandingkan dengan tugas dan fungsinya sebagai alat negara di bidang pertahanan. Dia mengaku tidak setuju dengan munculnya wacana untuk meninjau ulang kebijakan remunerasi di beberapa instansi. Menurutnya, persoalan yang terjadi di sebuah instansi, seperti dalam kasus Gayus Tambunan,jangan lantas digeneralisasi.“ Jangan lantas semua instansi terkena dampaknya,” ujarnya. Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kasus Gayus jangan dijadikan alasan untuk meninjau kembali remunerasi untuk TNI.“Ini bukan kebijakan tiba-tiba bagi prajurit TNI.

Kita tahu TNI dengan segala keminiman kesejahteraan juga menanggung risiko pekerjaan yang sangat besar,”ujarnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengisyaratkan DPR akan melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan remunerasi. Langkah tersebut dalam rangka peningkatan kinerja dan efisiensi lembaga/instansi pemerintah. Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro juga mengungkapkan, pihaknya telah mengadakan pertemuan internal dengan DPR tentang kemungkinan peninjauan ulang kebijakan remunerasi menyusul munculnya kasus penggelapan pajak oleh Gayus. Menurut Menhan, pihaknya masih terus memproses pelaksanaan remunerasi di TNI dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Hal itu dilakukan agar terjadi peningkatan kinerja dan efisiensi sekaligus meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. “Kami terus memproses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk remunerasi bagi prajurit TNI, sambil melihat perkembangan kasus Gayus,”kata Purnomo dalam kunjungan kerjanya meninjau wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur,Jumat (2/4).Dia pun meminta DPR untuk tidak mengaitkan kebijakan remunerasi di lembaga/ instansi pemerintah, termasuk TNI,dengan kasus Gayus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: